DAFTAR REGULASI KIP

Kabupaten Buleleng telah berhasil meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik dengan memperkuat fungsi PPID. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih mudah ke informasi pemerintah dan dokumentasi yang relevan. Dengan demikian, Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perki No.1 Tahun 2013
PERKI NO.1 TAHUN 2013
232 Kb 518 kali
Perkip No 1 Tahun 2010
PERKIP NO 1 TAHUN 2010
885 Kb 508 kali
PP No 61 Tahun 2010
PP NO 61 TAHUN 2010
44 Kb 546 kali
UU Nomor 14 Tahun 2008
UU NOMOR 14 TAHUN 2008
180 Kb 456 kali
SK Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK/2022 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng
SK BUPATI BULELENG NOMOR 481.2/470/HK/2022 TENTANG SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
2,111 Kb 491 kali
SK Bupati Buleleng Nomor 481.2/481/HK/2022 Tentang Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Kabupaten Buleleng
SK BUPATI BULELENG NOMOR 481.2/481/HK/2022 TENTANG TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI KABUPATEN BULELENG
896 Kb 626 kali
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monev KIP
PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG MONEV KIP
83 Kb 520 kali
UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
202 Kb 514 kali
Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042 / 327 / HK / 2020‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎ ‎ ‎
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 042 / 327 / HK / 2020‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎ ‎ ‎
464 Kb 524 kali
SK BUPATI BULELENG NOMOR 100.3.3.2/247/HK/2025 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng
SK BUPATI BULELENG NOMOR 100.3.3.2/247/HK/2025 TENTANG SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
1,269 Kb 0 kali