INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, transparan dan akuntabel, maka dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dalam periode tertentu.

Daftar Rencana Umum Pengelolaan Barang Dan Jasa
DAFTAR RENCANA UMUM PENGELOLAAN BARANG DAN JASA
966 Kb 24 kali
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
929 Kb 18 kali
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA)
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
1,842 Kb 20 kali
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
919 Kb 11 kali
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH (LAKIP)
454 Kb 30 kali
Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
994 Kb 12 kali
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2025
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2025
164 Kb 58 kali
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun 2025
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN 2025
357 Kb 20 kali
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) 2026
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) 2026
1,860 Kb 38 kali
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) 2026
1,179 Kb 46 kali