Menyikapi kesulitan perekonomian masyarakat terdampak kenaikan BBM, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng tengah menyiapkan bantuan sosial (Bansos)  kepada masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal itu terungkap dalam Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa di ruang kerjanya, Rabu, (14/9).

Dijelaskan bahwasannya Pemerintah Pusat telah menyalurkan bansos berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak kenaikan BBM. Meskipun demikian, Sekda Suyasa bersama TAPD Buleleng memutuskan menyiapkan anggaran sebesar Rp. 4,5 Miliar untuk menyalurkan bansos berupa uang tunai dengan besaran Rp. 150.000-. 

“Semua SKPD bergerak melakukan verifikasi dan validasi. Misalnya supir perkotaan dan pedesaan serta ojek di data oleh Dinas Perhubungan, begitu juga nelayan didata oleh dinas yang menangani. Semua harus diverifikasi dan divalidasi agar dalam penyaluran bantuan tidak ditemukan penerima ganda,” ujar Sekda Suyasa.

Proses verifikasi dan validasi data itu penting dilakukan sebagai upaya mencegah penerima bantuan sosial tunai (BST) BBM ganda dari Pemerintah Pusat. Sekda Suyasa menegaskan penerima bantuan harus tepat sasaran, jangan sampai ketika melakukan pendataan jumlah ojek, tiba-tiba mendadak banyak masyarakat menjadi ojek atau pun supir angkutan kota/desa. 

Dalam kurun waktu sampai dengan September ini proses verifikasi dan validasi data tersebut wajib dituntaskan agar pada awal Oktober nanti bantuan dapat disalurkan. “Kami tidak ingin bantuan yang disalurkan menjadi temuan nantinya. Jadi proses verifikasi dan validasi ini harus hati-hati dan teliti. Pada tanggal 1 Oktober bantuan kita mulai salurkan,” pungkas Sekda Suyasa. (Agst).

Baca Juga:

Disbud Buleleng Usulkan 3 Tradisi untuk Meraih Predikat WBTB Tahun 2024