Setelah genap selama satu bulan memimpin Kabupaten Buleleng, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana telah berhasil menghadapi masalah inflasi di Buleleng yang sebelumnya sempat mencapai 5,3% akibat kenaikan BBM. Pengalaman yang telah dimiliknya mengenai penanganan inflasi digunakan sebagai acuan menyusun strategi untuk menurunkan tingkat inflasi itu. Hal tersebut disampaikan dalam dialog interaktif, pada salah satu stasiun radio di Singaraja, Selasa, (4/10). 

Lihadnyana menegaskan penanganan inflasi di Kabupaten Buleleng tersebut mulai dari menangani manajemen produksi dan kesenjangan manajemen distribusi. Hal itu dilakukan dengan menggandeng Perumda Pasar Argha Nayottama dan Perumda Swatantra untuk terjun langsung serta mengamati perkembangannya.

Tidak cukup dengan langkah tersebut, dirinya menyebutkan koordinasi antar daerah di Bali juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok di Kabupaten Buleleng. Hal itu membuahkan hasil, terbukti dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) di pusat September kemarin dari 88 kota yang ada di Indonesia, Bali menempati urutan ke-5 inflasi daerah terendah.“Jadi apa yang kita lakukan dengan aksi nyata itu membuahkan hasil,”ucapnya. 

Disinggung terkait hubungan inflasi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Lihadnyana menyebutkan langkah Pemkab Buleleng dengan melakukan intervensi penanggulangan kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Oleh karena itu sesuai kebijakan pusat, dari sisi pemerintah daerah diintruksikan agar menyiapkan 2 % dana alokasi umum (DAU) agar dialokasikan untuk subsidi dibidang transportasi penyalur pangan sehingga membuat harga jual di pasaran relatif stabil.

Lihadnyana juga menambahkan manajemen distribusinya perlu diawasi melalui pengawasan harga dari produsen dengan harga ditingkat konsumen supaya tidak terlampau jauh. “Dengan mempersempit ruang antar produsen dengan konsumen, sehingga keikutsertaan tengkulak yang bermain bisa kita tekan,”pungkasnya.

Sebagai closing statement, Lihadnyana menyampaikan hal yang perlu dilakukan kedepannya untuk pembangunan di Buleleng yaitu dengan membuat angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun, infrastruktur terpenuhi, dan juga pelayanan masyarakat yang optimal dengan meningkatkan pola kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan transparan, cepat, murah, dan pasti.(Ag)

Baca Juga:

Tekan Angka Pengangguran Di Buleleng, Pemkab Buleleng Gelar Pelatihan Tata Rias