Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomiten para penerima bantuan iuran KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Buleleng adalah orang yang tepat sesuai kriteria dan regulasi dengan kategori fakir miskin dan tidak mampu. Secara bertahap Dinas Sosial Kabupaten Buleleng melakukan penyisiran dan pemutakhiran data kepesertaan dengan terjun langsung melakukan verifikasi dan validasi. Hasilnya dari 270 ribuan peserta kini menjadi 115 ribuan peserta dengan menghemat biaya hampir 5,1 miliar rupiah perbulannya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng I Putu Kariaman Putra ditemui di ruang kerjanya, Jumat,(10/3).

Lebih jauh dijelaskan oleh Kadis Kariaman, efisiensi dari pembayaran iuran KIS PBI APBD perbulannya dari data awal sebesar 9,5 miliar rupiah kini hanya 4,4 miliar rupiah. Sehingga data sekarang yang muncul lebih tepat sasaran, sesuai kriteria dan tidak ada lagi  kecemburuan dan kerawanan sosial.”Verivali ini dilakukan agar masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dapat merasakan manfaatnya,”harapnya.

Dalam proses pemutakhiran dan verivali, Kadis Kariaman memaparkan, pihaknya berkolaborasi bersama desa/kelurahan, tim Puskesos GCT, tim IT melakukan penyisiran, membersihkan data kepesertaan yang tidak sesuai segmen yang di lapangan.”Kami kelompokkan segmen masyarakat sesuai data nyata di lapangan. Jika sudah bekerja kami dorong ke segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU), jika ekonominya mampu kami dorong ke segmen mandiri, jika pensiunan, PNS,TNI/Polri kami dorong ke segmen PBPU juga dan yang tercecer dan sama sekali belum tersentuh program kami akan usulkan juga,”tegasnya.

Lanjut Kadis Kariaman, dasar pelaksanaan ini dari kajian kami masih banyak data penerima atau kepesertaan tidak sesuai.”Masyarakat yang mengurus KIS ada yang membawa mobil dan sejenisnya. Inilah pentingnya semua pihak untuk mengetahui, mengedukasi dan memotivasi merubah mindset masyarakat bahwa yang menerima KIS PBI APBD maupun APBN adalah orang yang betul-betul kurang mampu dan fakir miskin,”pungkasnya.(wd)

Baca Juga:

Sekda Suyasa: Menuntaskan Isu Nasional Adalah Tolak Ukur Kinerja Pemerintahan