• SELAMAT DATANG DI WEBSITE PPID KABUPATEN BULELENG
Baca Berita

PPID Harus Tahu Informasi Yang Dikecualikan:

Oleh : ppidbuleleng | 13 Februari 2019 | Dibaca : 37 Pengunjung

Dinas Kominfosandi Kabupaten Buleleng terus memfasilitasi peningkatan pelayanan informasi sampai ke masyarakat di pedesaan. Salah satunya adalah dengan menggelar  sosialisasi Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta memotivasi pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi(PPID) Desa dan Kelurahan.  Kegiatan ini berlangsung di Gedung Laksmi Graha,12/2, dibuka oleh Bupati Buleleng yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Buleleng, Drs.Gede Suyasa,M.Pd.
Kepala Dinas Kominfosandi Buleleng, Dr.Drs.Ketut Suweca, M.Si. dalam laporannya mengatakan peserta sosialisasi para Perbekel dan Lurah sebanyak 148 orang. Tujuannya, agar para Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan mampu memahami dan melaksanakan amanat  UU KIP sehingga bisa memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sementara itu dengan dibentuknya PPID Desa dan Kelurahan, diharapkan pelayanan informasi lebih tertata dan bertanggungjawab.
Usai membuka kegiatan itu, Gede Suyasa mengingatkan agar nantinya para pejabat PPID Desa dan Kelurahan dalam memberikan layanan informasi agar memahami informasi yang boleh disampaikan serta informasi yang dikecualikan.
Dalam sosialisasi selama dua jam, menghadirkan dua orang narasumber  dari Komisi Informasi Provinsi Bali yaitu  I Gede Agus Astapa,S.Sos.,S.I.Kom.,M.M dan I G.A.G.A Widiana Kepakisan,S.Sn.
Pada sesi pertama, Widiana Kepakisan antara lain memaparkan kondisi pada masa lalu dan masa kini terkait akses mendapat informasi. Dulu, di jaman Orba, sulit mendapat informasi yang menyangkut publik.Tapi pada masa ini setiap orang berhak mendapat informasi yang menyangkut kegiatan untuk publik karena pendanaannya bersumber dari APBN,APBD,sumbangan masyarakat atau  dana  dari luar negeri. Selain itu hak mendapat informasi dijamin oleh undang-undang.
Paparan kedua, Agus Astapa menyajikan materinya menggunakan beberapa film dokumenter tentang sengketa informasi yang ditangani lembaga Komisi Informasi Bali. Sengketa informasi terjadi, jelasnya, karena pihak peminta informasi merasa tidak dilayani permohonannya oleh suatu lembaga. Karena itu, ia meminta agar para perbekel sebagai PPID agar memberikan layanan informasi sesuai amanat undang-undang agar tidak terjadi sengketa informasi yang sdidangnay cukup melelahkan. Meskipun demikian, PPID juga mempunyai hak untuk mengetahui identitas peminta informasi serta tujuan dan untuk  penggunaan apa informasi itu diminta. Jika tidak jelas identitasnya PPID bisa menolak memberikan informasi.” Apalagi informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan yang sudah diatur di dalam UU KIP Pasal 2 ayat(4),” tegasnya.
Dalam sesi tanya jawab, tampaknya semua peserta tertarik dengan materi sosialisasi. Pertanyaan yang diajukan bersifat praktis yang menyangkut permasalah yang ditemui di lapangan.(st)


Oleh : ppidbuleleng | 13 Februari 2019 | Dibaca : 37 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :