• SELAMAT DATANG DI WEBSITE PPID KABUPATEN BULELENG
Baca Berita

Tingkatkan pelayanan informasi publik, Kementerian Kominfo gelar Bimtek PPID.

Oleh : ppidbuleleng | 25 Februari 2020 | Dibaca : 29 Pengunjung

Bertempat di Hotel Aryaduta Bali Kabupaten Badung pada hari Selasa,25 Februari 2020 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk PPID di wilayah Indonesia bagian tengah yang dibuka oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian Drh. Luh Ayu Aryani, MP mewakili Sekda Provinsi Bali dan dalam sambutannya mengatakan bahwa Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan bahwa  setiap  informasi  publik  bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses oleh  setiap  pengguna  informasi  publik.  Seluruh  informasi  tentang  kegiatan  badan publik, selain informasi dikecualikan yang mengacu pada UU KIP, kini wajib dibuka kepada masyarakat.Sehingga, masyarakat dapat mengambil peran secara aktif dan mengetahui semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan, serta mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan tersebut. Seberapa baik demokrasi berfungsi ditentukan oleh tingkat pengetahuan   masyarakatnya,yang   ditentukan   oleh akses   untuk   mendapatkan informasi  yang  faktual,  sehingga perwujudan  komunikasi  antara  pemerintah  dan masyarakat menjadi lebih positif dan erat.Dengan   kehadiran   UU   KIP,   kita   harus   memastikan   semua   badan   publik menyampaikan  segala aktivitas  atau  kinerjanya  secara  terbuka dan  akuntabel,  baik kinerja   keuangan,   operasional   maupun   substansi   untuk   dikomunikasikan   ke masyarakat. Sedangkan sambutan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik yang dibacakan oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Selamatta Sembiring mengatakan bahwa Hasil   survei   Transparency   Internasional,   Indeks   Persepsi   Korupsi(IPK)   atau Corruption  Perception  Index  (CPI)  Indonesia pada  tahun  2018  berada  pada  angka 38  dengan  peringkat  89  dari  180  negara.  Penilaian  ini  sebenarnya  menunjukkan peningkatan  satu  angka  dari tahun  2017dan  Indonesia  naik  tujuh  peringkat  dari tahun  2017sehingga perlu  diapresiasi.  Namun,  bukan  berarti  kemudian  harus berpuas diri.Berdasarkan data   yang   dihimpun   oleh   DirektoratTata   Kelola dan   Kemitraan Komunikasi  Publik,  sampai  dengan Februari  2019,  dari  total 692 K/L/D,  yang  telah menunjuk  PPID  sebanyak 535 badan publik  atau  sekitar 77,31%.  Artinya  setelah sebelas tahun   usia   UU   Keterbukaan Informasi Publik,   implementasinya masih   menunjukkan   beberapa kekurangan dan belum semua PPID menunjukkan kualitas yang mumpuni.Pemerintah meyakini bahwa dengan membuka akses informasi publik pada institusi-institusi/badan  publik  negara  akan  dapat  mengurangi  praktik  korupsi  dan  sekaligus dapat meningkatkan Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih tergolong rendah, meskipun dari tahun ke tahun sesungguhnya telah mengalami peningkatan.Hal   diatas   menunjukkan   betapa   strategisnya   posisi   PPID   dalam   mendukung terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  korupsi,sehingga, PPID  yang  mumpuni  selayaknya  siap  dalam  pelayanan  informasi antara  lain dengan,   menyediakan   daftar   informasi   publik,   standar   operasional   pelayanan
informasi   publik,   menyiapkan   infrastruktur   dan   suprastruktur pendukung   serta menciptakan  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik  yang  mendukung  pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu dan berbiaya ringan. Akhir  kata, kepada  PPID  badan  publik ,  mari  kita  berbenah  dan  bersikap terbuka   untuk   melayani   informasi   yang   dibutuhkan   mayarakat. Mari menyongsong era keterbukaan informasi publik   demi   penyelenggaraan   pemerintahan   yang   transparan,   akuntabel   dan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam kegiatan Bimbingan Teknis PPID utama menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, SE. M.Si dengan materi Standar Layanan Informasi Publik di Badan Publik dan Desa, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik dengan materi Pokok Pikiran UU 14/2008 dan Jabatan Fungsional Pendukung PPID sedangkan narasumber lainnya Kepala Dinas KKominfotik Provinsi Nusa  Tenggara Barat  I Gede  Putu Aryadi, S.Sos. M.H dengan membawakan materi Pentingnya Klasifikasi Informasi dalam Pengelolaan Informasi Publik. Hadir dari Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng langsung dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng Dr.Drs. Ketut Suweca, M.Si dan didampingi oleh Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik  Putu Idayati, SE serta Kasi Layanan Informasi Publik Ketut Artaya, SE.


Oleh : ppidbuleleng | 25 Februari 2020 | Dibaca : 29 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :