• SELAMAT DATANG DI WEBSITE PPID KABUPATEN BULELENG
Baca Berita

Bapemperda DPRD Buleleng Gelar RDP Dengan Esekutif

Oleh : ppidbuleleng | 25 Juni 2019 | Dibaca : 8 Pengunjung

Bapemperda DPRD Buleleng menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan esekutif  terkait  evaluasi pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Buleleng diruang komisi III jumat 21 juni 2019. Rapat yang dimimpin oleh Ketua Bapemperda Gede Suradnya,SH dan dihadiri oleh Anggota Bapemperda, Tim ahli DPRD Buleleng, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda, Badan Keuangan Daerah, Dinas tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian Kabupaten Buleleng. Ketua Bapemperda Gede Suradnya,SH mengatakan bahwa, rapat dengar pendapat ini dilakukan untuk evaluasi beberapa perda yaitu perda Kabupaten Buleleng no 7 tahun 2017 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, Perda no 13 tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan, Perda no. 10 tahun 2013 tetang penataan, pembinaan, perlindungan pasar tradisional pusat pembelanjaan dan  toko modern dan Perbup no. 970/65/HK/2019 tentang klasifikasi dan besarnya nilai NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB P2. nantinya dari hasil evaluasi ini akan dilaporkan kepada pimpinan dewan untuk menentukan sikap DPRD Buleleng selanjutnya.

Laporan hasil rapat bapemperda dengan esekutif:

Rapat sebagai koordinasi evaluasi atas 3 perda dan satu perbup yaitu perda Kabupaten Buleleng no 7 tahun 2017 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, Perda no 13 tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan, Perda no. 10 tahun 2013 tetang penataan, pembinaan, perlindungan pasar tradisional pusat pembelanjaan dan  toko modern dan Perbup no. 970/65/HK/2019 tentang klasifikasi dan besarnya nilai NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB P2. dalam pembahasan masih lemahnya koordinasi antara SKPD dengan pihak-pihak terkait serta belum ada monev terhadap setiap perda.Terkait dengan perda CSR belum adanya turunan perbup.

        Bapemperda juga meminta kepada bagian hukum setda agar berperan lebih aktif dalam upaya melakukan monev terhadap setiap regulasi yang telah diundangkan. bahwa terhadap evaluasi perda tentang penerangan jalan agar dilakukan peninjauan terhadap adanya MOU bersama PLN implemtasi perda toko modern yang menjadi kendala terkait dengan jarak m(500mtr dari toko tradisional). Bahwa terhadap perda tentang PBB p2 dilakukan sosialisasi lebih masih dengan ikut serta pemdes dan semua pihak lainnya.


Oleh : ppidbuleleng | 25 Juni 2019 | Dibaca : 8 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



xnxx filme porno porno xnxx