• SELAMAT DATANG DI WEBSITE PPID KABUPATEN BULELENG
Baca Berita

DEWAN BULELENG UNDANG EKSEKUTIF DALAM PEMBAHASAN TIGA RANPERDA

Oleh : ppidbuleleng | 08 Mei 2019 | Dibaca : 11 Pengunjung

Sebagai bentuk dari komitmen DPRD Kabupaten Buleleng terkait pembahasan tiga Ranperda usulan eksekutif, Dewan Buleleng kembali menggelar rapat Gabungan Komisi-komisi DPRD dengan Eksekutif yang dilaksanakan di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, selasa, (7/5)

Pertemuan tersebut dipinpin oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Wirsana. SH sementara eksekutif dipinpin Asisten 1 Pememrintahan Kabupaten Buleleng, Putu Karuna,

rapat tersebut bertujuan untuk menjalin kesepahaman pandangan terhadap rancangan Peraturan daerah Kabupaten Buleleng yang merupakan usulan pemerintah daerah yaitu :

1.      1.  Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan

2.      2. Ranperda tentang perubahan Daerah Kabupaten Buleleng No. 20 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

           3. Ranperda tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 ( Perseroda )

setelah menerima pemaparan dari Eksekutif maka anggota dewan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan komisi komisinya  diantaranya

Komisi I yang disampaikan oleh Putu Mangku Mertayasa.SH.MH menekankan terhadap setiap pembahasan pruduk hukum sebelum diajukan seyognya sudah terjalin kesepakatan anatara kedua belah pihak  apakah pembahasan yang disampaikan cukup dengan penjelasan, apa dengan kajian akademik ataukah dengan menyertakan Naskah Akademik, sehingga ketika sudah masuk ketahapan pembahasan bisa dijadikan landasan dalam penyusunan draf ranperda dimaksud, sehingga berkaca dari pembahasan ranperda tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 dimana pembahasan sudah berlangsung, harus kembali lagi dari awal untuk melengkapi dengan Naskah Akademik, dan yang kedua disampaikan harapan ketika DPRD Mengadakan Konsultasi terkait pembahasan Ranperda Eksekutif juga bisa turut hadir didalammnya.

komisi II yang disampaikan oleh Guti Ketut Nuaba menyampaikan harapan bahwa ranperda yang dibahas agar segera bisa terselesaikan sehingga bisa dijadikan acuan terhadap kepentingan masyarakat seperti halnya ranperda tentang perindungan perempuan dan anak dari tidak kekerasan yang dinilai sangat diperlukan untuk melindungi kaum yang sering menjadi obyek kekerasan dalam rumah tangga disampaing pula pembahasan ini bisa terselesaikan tepat waktu sehingga tidak menjadi beban bagi anggota dewan yang baru mengingat masa jabatan dewan akan segera berakhir.

komisi III yang disampaikan oleh Putu Tirta Adnyana mengatakan bahwa pembahasan pansus 1&2 sdah tidak ada permasalahan dan bisa dilanjutkan pembahasannya menjadi perda  kusus pada pansus 3 perlu disertai Naskah akademik karena dari judulnya bukan merupakan perubahan perda, refrensi yang lain juga disampaikan tidak hanya UU 23 namun juga terdapat UU 40 tentang PT dan UU 21 tentang OJK, oleh karena itu untuk lebih menyempurnakan perda tersebut sebaiknya di koodinasikan lebih lanjut ke Dirjen Bina Keuangan Darah Kementrian Dalam negeri guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut, karena sesuai hasil kordinasi dengan darah lain hampir semua memakai Naskah akademik sebagi landasn hukum dari pembahasan ranperda tersebut.

komisi IV yang disampaikan oleh Gede Wisnaya wisna menyampaikan pada dasarnya sudah menyepakati apa yang disampaikan oleh rekan rekan komisi yang lain dengan berbagai catatan seperti kususnya pada pembahasan ranperda perlindungan perempuan dan anak juga memperhatikan usulan dari komponen komponen masyarakat seperti LBH APIK  yang menjadi perhatian mereka terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, ditambahkan juga oleh anggota komisi IV yang lain, Kadek Turkini agar nomenklatur pada  beberapa pasal dan ayat terkait rancangan perda perlindungan perempuan dan anak agar lebih disempurnakan lagi, serta pemerintah daerah perlu memikirkan penyediaan Rumah Aman bagi bagi korban kekerasan

menanggapi masukan tersebut, pihak eksekutif seperi yang disampaikan oleh Asisten 1 terkait masukan tersebut pada dasarnya dapat dierima dan dilaksanakan namun sebelumnya akan melakukan langkah koorinasi dengan Bupati sebagi pemegang kebijakan guna mendapatkan arahan dan petunjuk lebih lanjut.


Oleh : ppidbuleleng | 08 Mei 2019 | Dibaca : 11 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



xnxx filme porno porno xnxx