• SELAMAT DATANG DI WEBSITE PPID KABUPATEN BULELENG
Baca Berita

Peningkatan Pemahaman Tentang Informasi Yang Dikecualikan Kepada PPID Se-Kabupaten Buleleng

Oleh : ppidbuleleng | 23 April 2019 | Dibaca : 30 Pengunjung

Dinas Kominfosandi Kabupaten Buleleng melalui Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) mengadakan rapat koordinasi dengan PPID Pembantu semua SKPD, Kecamatan, dan perwakilan 3 Desa/Kelurahan dr setiap Kecamatan se-Kabupaten Buleleng, di Gedung Unit IV kantor Bupati Buleleng, Selasa, (23/4). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kominfosandi Kabupaten Buleleng, I Ketut Yadnya, SH, didampingi oleh Kasi Sumber Daya Komunikasi Publik, Gede Suka Budiaman, S.P.,M.A.P., dan sebagai narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Gede Agus Astapa,S.Sos,S.I.Kom.,M.M. 

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Kominfosandi Kabupaten Buleleng Ketut Yadnya mengatakan, bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, perlu kita mengetahui dan memahami informasi-informasi yang bisa dipublikasikan seperti informasi yang sifatnya terbuka baik yang diinformasikan secara berkala, tersedia setiap saat dan yang bersifat serta merta, bergitu juga dengan informasi yang dikecualikan. 

Selain itu,  Ketut Yadnya menjelaskan bahwa catatan jaman digital apalagi Bapak Gubernur sudah memeberikan free wi fi gratis dan ditindak lanjuti pembentukan PPID pembantu di pedesaan. Dengan adanya terbentuknya PPID pembantu pendesaan bisa berjalan dengan baik agar mendapatkan informasi yang tepat dan cepat. Dari 148 Desa/kelurahan yang sudah menyetorkan SK PPID pembantu tingkat desa/kelurahan sejumlah 72 Desa, dan sisanya masih dalam proses. Maka dari itu adanya tujuan dari sosialisasi ini supaya informasi itu bisa berjalan dengan baik karena di masing – masing Desa.

Dalam sosialisasi ini, menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Bali yaitu I Gede Agus Astapa,S.Sos.,S.I.Kom.,M.M 

Menurut Agus Astapa memaparkan bahwa didalam pelayanan informasi kepada publik, harus mengacu kepada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga semua aparat pemerintahan harus memahami tentang UU tersebut, terutama untuk informasi yang dikecualikan, supaya dikemudian hari tidak ada kasus penyalahgunaan informasi ataupun kasus yang menyangkut keterbukaan informasi kepada publik. Dalam rapat tersebut diminta kepada semua PPID Pembantu agar membuat klasifikasi informasi yang dikecualikan di instansi masing-masing dan akan mendapat pendampingan kembali dari Komisi Informasi Prov.Bali dalam uji kelayakan dan uji konsekuensi informasi sehingga informasi tersebut layak dijadikan informasi yang dikecualikan, serta memiliki dasar hukum yang pasti. Berdasarkan hasil uji tersebut selanjutnya akan dijadikan SK Bupati Buleleng tentang informasi yang dikecualikan lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.


Oleh : ppidbuleleng | 23 April 2019 | Dibaca : 30 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :